image

Solobrita.com – Hari ini demo dari berbagai organisasi menggema di Jakarta.
Semuanya menyuarakan tuntutan yang sama ” turunkan Ahok “.

Salah satu organisasi pendemo, Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (1/6). Demonstrasi ini dilakukan untuk melengserkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ratusan massa GMJ tiba sekitar pukul 10:15 WIB.
Aksi demonstrasi menyebabkan Jalan Kebon Sirih agak tersendat. Pasalnya, sejumlah massa aksi duduk dan berdiri di bahu jalan.

“Ayo tolak Ahok, turunkan Ahok. Ayo lengserkan Ahok. Sekarang kita selamatkan Jakarta. Ayo kita turunkan Ahok,” demikian nyanyi para massa GMJ.

Orator GMJ sempat menyinggung tentang kesimpulan panitia hak angket DPRD DKI. GMJ menyinggung tidak ada tindak lanjut terkait kesimpulan itu. “Setelah kita kemarin mendengar sidang paripurna, Ahok bersalah. Tidak ada tindak lanjut, tidak ada gerakan apapun dari anggota dewan,” ucap orator.
Massa yang hadir dalam aksi demonstrasi tidak hanya dari GMJ. Aksi demonstrasi juga diikuti massa dari FPI, FUI GOIB dan FBR. Untuk menjaga jalannya aksi demonstrasi, kepolisian menyiapkan sekitar 250 personel.

Lebih lanjut FPI juga membandingkan dan menyamakan Ahok dengan mantan bupati Garut Aceng Fikri.
Ketua Umum Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab juga meminta DPRD DKI Jakarta menindaklanjuti hasil penyelidikan panitia hak angket. Hasil penyelidikan itu memunculkan dua pelanggaran yang dilakukan DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Gubernur yang karib disapa Ahok itu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang karena mengirimkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Tahun 2015.
Pasalnya, RAPBD 2015 itu bukan kesepakatan bersama antara eksekutif dengan DPRD DKI.

Selain itu, mantan Bupati Belitung Timur tersebut juga dinilai melanggar etika.
“Kesalahan begitu banyak. Ini perlu ditindaklanjuti DPRD sampai pelengseran Ahok. Kalau dibiarkan saja, di mana eksistensi DPRD sebagai wakil rakyat,” kata Rizieq dalam pertemuan dengan anggota dewan di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (1/6).
Rizieq mencontohkan kasus yang menimpa Bupati Garut Aceng Fikri. Meski hanya melanggar etika, Aceng ternyata langsung dilengserkan. Karena itu, dia mempertanyakan alasan DPRD tidak langsung menggulirkan hak menyatakan pendapat (HMP).
Rizieq meminta agar HMP dilakukan dalam bentuk voting tertutup.
“Supaya bapak-bapak enggak jadi korban kepentingan politik dari partai,” tandas Rizieq.

Library : jpnn.com

Iklan